Contoh bansos nonreguler adalan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah memberikan Rp 600.000 untuk satu KPM. Saat ini, penyaluran BST sudah memasuki tahap ke-5 dan 6.
Selain itu, bansos nonreguler juga diberikan dalam rupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk satu KPM. Bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyasar 28,8 juta KPM.
Untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran pemerintah terus melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos.
Tubagus juga mengatakan bahwa masyarakat juga dapat berperan aktif untuk memantau penyaluran bansos. Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bansos atau melakukan pelaporan terkait penyaluran bansos lewat situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Baca Juga: BREAKING NEWS - AC Milan Konfirmasi Olivier Giroud Positif COVID-19
Pada kesempatan tersebut, turut hadir juga Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.
Ia berharap upaya pemutakhiran, validasi, dan verifikasi DTKS terus dijalankan. Sebab, menurutnya program bansos sangat penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.
Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bansos dapat menolong masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
Berly berharap, pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital sebagai upaya mengoptimalkan kinerja mereka pelaku UMKM,” ujarnya.