Hal ini rupanya menjadi sedikit kendala bagi beberapa klub yang pada saat mengikuti Kejuaraan tingkat Kota/Kab se-DKI Jakarta ada yang tidak mempersyaratkan KTP/KK domisili DKI Jakarta.
"Tantangan muncul Ketika syarat harus KTP/KK domisili Jakarta, dan juga terkait ketatnya jadwal dan informasi pertandingan, sehingga hal-hal seperti ini menjadi perhatian oleh para pelatih, orang tua dan atlet itu sendiri," ujarnya.
Senada dengan Milly, Irto Rachman selaku Sekretaris Panitia menambahkan bahwa tantangan dan perhatian dari para pelatih dan orang tua yang ada, menjadi informasi aspirasi yang positif bagi panitia dan pengurus PERBASI se-DKI Jakarta.
"Prinsipnya karena kami pengurus provinsi baru, melihat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka kami harus melakukan beberapa terobosan dalam menyiapkan kompetisi, pertandingan dan peraturan-peraturan, ya memang belum sempurna, namun dari game pertama sampai berakhir, banyak sekali hal-hal yang timbul yang memang akan menjadi perbaikan perbaikan ke depannya yang lebih baik," tambah Irto.
Sebagian besar peserta nyaman bertanding, bermain, suasana pertandingan juga mulai hidup, lagu-lagu atau nada-nada pemberi semangat, serta data statistik pertandingan menjadi acuan dalam standarisasi seleksi pemain ke jenjang berikut.
Tentunya tidak semua tim menjadi juara, hanya tim yang siaplah akan menggapai hasil yang maksimal, dan dengan keikutsertaan 89 tim menjadi milestone tersendiri buat PERBASI DKI Jakarta yang baru pertama kali menggelar kejurprov seperti ini.
Irto mengatakan, sesuai pesan dari Ketua Umum PERBASI DKI Jakarta, Lexyndo Hakim, bahwa semua perhatian masukan dari para pelatih, atlet bahkan orang tua harus diperhatikan sebaik-baiknya.
Kalau ada hal-hal yang tertentu segera lakukan komunikasi, carikan solusi, tentunya semangat sportivitas harus tetap diutamakan, karena ini cabang olahraga.
"Kami perlu sampaikan juga beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya laporan/pengaduan tentang pemain yang ditemukan bermain selain di kejuaraan tingkat DKI Jakarta, namun bermain juga di kejuaraan di luar kota Jakarta," ujar Irto.
"Pemain tersebut langsung disanksi tidak boleh bermain tidak lebih dari 1 hari setelah laporan pengaduan diterima. Namun, untuk adanya hal-hal lain atau sanksi lainnya terhadap pihak-pihak terkait, sampai saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan dan permintaan keterangan-keterangan dari pihak terkait."
"Hal ini menjadi pelajaran penting buat kita, ke depannya hal-hal jelek jangan sampai terulang lagi, karena kejurprov tahun 2022 ini juga memiliki terobosan-terobosan baru yang rupanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa kelompok tertentu, karena telah terbiasa dengan aturan atau kebiasaan lama," tambah Irto.