Pemerintah Didesak untuk Pangkas Hambatan Birokrasi

 Sejumlah pengurus induk organisasi cabang olahraga mendesak pemerintah untuk memangkas hambatan birokrasi dan segera menetapkan pejabat definitif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Para pengurus induk organisasi cabor ingin kepastian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi olahraga.

"Kita sudah tidak punya waktu, mengingat pelaksanaan Asian Games 2018 hanya tinggal sepuluh bulan," kata Ketua Umum Indonesia Jetsport Boating Association (IJBA), Saiful Sutan Aswar Senin (30/10/2017) seperti dikutip Bolasport.com dari Tribunnews.com.

Desakan yang sama dilontarkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tenis Indonesia (PP PESTI) Arianto Amiruddin dan Ketua Bidang Usaha dan Dana Pengurus Besar Persatuan Basket Indonesia (PB Perbasi).

Tanggung jawab peningkatan prestasi para atlet ditumpukan pada pengurus pusat/pengurus besar (PP/PB) cabang olahraga. "Kemenpora berperan sebagai fasilitator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, dibantu oleh KONI," ujar Fully.

Sinergitas antara Kemenpora dengan pengurus cabang olahraga (cabor) menjadi krusial, lanjut Fully. Karena selama ini banyak program yang direncanakan oleh cabor tidak dapat berjalan dengan baik.

"Ada hambatan sistem administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebijakan dalam hal penganggaran yang tidak sejalan dengan perencanaan cabor," tuturnya. 
"Sinergitas dapat terbentuk apabila hambatan birokrasi bisa dibuat sederhana dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Arianto Amiruddin mengungkapkan, salah satu posisi penting di Kemenpora yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan prestasi olahraga adalah Deputi IV yang sejak Februari 2017, lowong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Arianto berharap, posisi lowong tersebut segera diisi oleh pejabat definitif yang tidak saja berpengalaman, tapi juga memiliki rekam jejak bekerjasama dengan beragam induk organisasi olahraga. 

"Pejabat tersebut seyogianya berasal dari internal (kementerian). Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi bagi pejabat eksternal untuk beradaptasi, belajar begitu banyak dan mengenal karakter semua cabor,” ujar Arianto.

Arianto menambahkan, selain berpengalaman menangani berbagai event olahraga, pejabat dari kalangan birokrasi juga berpengalaman dalam proses administrasi dan pencairan dana. 

"Namun, yang terpenting bagi kami, dia harus mampu berkoordinasi, mau dan mampu melayani serta bekerjasama dengan kami. Dia juga harus siap kapan saja saat dibutuhkan,” jelasnya. 

(Baca Juga: Pegulat Pelatnas Asian Games 2018 Bisa Berubah)

Fareza Tamrella mengingatkan, pembubaran Satlak Prima salah satunya didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaannya justru memperpanjang rantai birokrasi.  Tanpa Satlak Prima, ia berharap pengambilan keputusan di birokrasi nantinya dapat berlangsung lebih cepat dengan mekanisme yang tak rumit.

Sementara itu, Fully Sutan Aswar berpendapat sama. Cabor adalah organisasi yang mengelola para pahlawan olahraga. Ia punya beban dan target mengharumkan nama bangsa dan negara lewat capaian prestasi.

Karena itu, hubungan harmonis pengurus cabor dan Deputi IV semestinya menjadi pertimbangan utama.

"Tak cukup hanya berbekal pemahaman terhadap olahraga, dia juga mesti memahami karakter dan kebutuhan cabor. Dalam waktu yang tersisa menuju Asian Games, tentu kami lebih memilih personal di kementerian yang mudah berinteraksi dengan cabor,” ujarnya. 

Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Pemerintah Didesak Pangkas Hambatan Birokrasi)