BOLASPORT.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali akan berangkat ke Papua untuk membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.
Pemerintah Daerah Papua selaku tuan rumah PON 2020 menolak wacana pelaksanaan 10 cabang olahraga di provinsi lainnya.
Penolakan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat pada tanggal 4 Februari 2020 nomor 42.6.1/1406/SET yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.
Menpora Zainudin Amali memutuskan terbang ke Jayapura pada Selasa (11/2/2020) malam untuk membicarakan masalah tersebut bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
"Kami akan membicarakan soal 10 cabor yang ditolak bisa dipertandingkan," kata Zainudin kepada wartawan dan BolaSport.com di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
"Namun, kami akan lebih konsentrasi dulu ke persiapan penyelenggaraan yang di Papua itu," ujar Zainudin.
Zainudin mengatakan bahwa sebagai Ketua Panitia Besar PON, Gubernur Papua, memiliki hak untuk menentukan kebijakan tersebut.
Hanya saja Zainudin meminta seharusnya kebijakan yang diambil harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kemenpora.
Baca Juga: Siasat Kemenpora demi Cegah Penyelewengan Anggaran Pelatnas Olimpiade 2020
"Saya mohon bersabar. Kami akan bicara baik-baik untuk cari jalan keluar," tutur Zainudin.
"Apalagi tanggal 13 Februari ada pertemuan Komandan Kontingen (CdM Meeting) di Jayapura dengan seluruh KONI Daerah," imbuhnya.
Dalam surat yang sebelumnya ditunjukkan Pemerintah Daerah Papua kepada Presiden Republik Indonesia itu tertulis tiga hal.
Pertama, Provinsi Papua tidak setuju atau menolak 10 (sepuluh) cabor dipertandingkan di Provinsi Jawa Timur.
Kedua, perjuangan untuk melaksanakan PON 2020 adalah untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua dalam bingkai NKRI, menjalin persatuan, dan kesatuan anak bangsa.
Sementara ketiga, pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua merupakan bukti kepercayaan Negara kepada masyarakat Papua dalam melaksanakan event nasional.
"Untuk itu, pelaksanaan PON XX Tahun 2020 hanya dilaksanakan di Provinsi Papua dengan 37 cabor yang dipertandingkan," tulis Gubernur Papua Lukas Enembe dalam surat resmi.
"Ini sudah disepakati di Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI pada 26 Agustus 2019."
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi pada 21 Januari 2020, Gubernur Papua menyetujui 10 cabang olahraga (cabor) yang sebelumnya tercoret.
Sebanyak 10 cabor tersebut adalah balap sepeda, bridge, dansa, gateball, golf, petanque, ski air, soft tenis, tenis meja, dan woodball.
Baca Juga: Pengamat MotoGP Curiga Marc Marquez Belum Teken Kontrak dengan Honda
Sepuluh cabor yang tercoret itu dapat digelar di luar Papua dan penyelenggaraan tersebut tetap jadi bagian dari PON Papua.
Medali pemenang juga akan masuk dalam perhitungan perolehan medali provinsi peserta PON 2020.
Menpora Zainudin mengatakan memang ada beberapa provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah untuk 10 cabor tersebut.
Namun, begitu Jawa Timur dinilai paling serius semenjak Gubernurnya menyampaikan kesanggupan untuk mengelar 10 cabang olahraga tersebut.
"Kita padahal belum putuskan dan ada persyaratannya kan untuk tuan rumah," ucap kata Zainudin.
"Kalau saya baca surat itu bukan menolak Jawa Timur, tapi lebih menolak 10 cabor tersebut dipertandingkan di luar Papua."
"Lagipula bukan hanya Jawa Timur yang menyatakan kesediaannya, ada beberapa daerah lain, hanya Jatim yang paling serius."
"Sekali lagi ini bukan menolak Jawa Timur, tidak ada sejarah tertentu antara kedua daerah tersebut. Papua tetap ingin hanya 37 cabor saja," ujar Zainudin.
Penyelenggaraan PON di dua provinsi ini memungkinkan, sebab PP No.7 Tahun 2020 sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.
Baca Juga: 10 Cabor Ini Belum Penuhi Syarat Pencairan Dana Pelatnas Olimpiade 2020