Edwin mengatakan bahwa dia prihatin dengan kondisi penyelesaian proyek Mandalika yang pada saat itu tak pernah melakukan pembicaraan mengenai pembangunan lintasan MotoGP.
ITDC diketahui sebagai perusahaan BUMN yang membuat desain dan pengembangan Zona Ekonomi Khusus Mandalika yang disinyalir memakai tanah seluas 1.171 hektar.
Edwin mengklaim, saat itu, pihaknya telah memiliki izin dari Kementarian Keuangan pada tahun 2008 untuk mengorbitkan surat bukti penggunaan lahan tersebut.
"Saat itu, direncanakan bahwa pihak berwenang Nusa Tenggara Barat (NTB) akan duduk bersama para pemilik tanah, mengumpulkan data, dan mencari solusi bersama," tulis Speedweek.
"Namun, masih ada 13 poin kontroversial setelahnya. Itu (lokasi sirkuit mandalika) adalah properti berharga yang berada di lokasi strategis," tulis Speedweek lagi.
Baca Juga: Kejuaraan Beregu Asia 2020 - Cara Anthony Sinisuka Ginting Redam Lee Zii Jia
ITDC dan pemerintah NTB juga melibatkan Menteri BUMN ketika itu, Rini Soemarno, dalam menyelesaikan sengketa.
Akan tetapi, pihaknya, tak mempunyai hak untuk membuat konsesi ke para petani.
"Arena balap dijadwalkan akan selesai pada tahun 2021 dan selanjutnya kejuaraan dunia MotoGP dan Superbike dijadwalkan diselenggarakan disana. Teken kontrak sudah dilakukan pada pertemuan internal Dorna di Barcelona," tulis Speedweek.
"Asia Tenggara adalah pasar pertumbuhan untuk industri sepeda motor. Menyusul pembatalan GP China di Shanghai, Dorna merencakan lebih banyak kegiatan di Asia, dan Vietnam mungkin juga menjadi masalah," tulis Speedweek menambahkan.
Baca Juga: Hasil Kejuaraan Beregu Asia 2020 - Marcus/Kevin Sumbang Poin, Indonesia Menuju Juara
| Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
| Sumber | : | speedweek.com |
Komentar