BOLASPORT.COM - Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto, berharap luka lama perpecahan dan dualisme di tubuh Pengurus Besar Ikatan Sports Sepeda Indonesia (PB ISSI) tak terbuka kembali.
Ia meminta semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa menahan diri.
Gatot menjelaskan, pernyataan itu perlu dikeluarkan olehnya setelah mendengar adanya pelaksanaan Munaslub ISSI versi Forum Pengprov yang digelar 17-18 Oktober kemarin di Jakarta.
"Kami mendengar ada itu (Munaslub), dan kami sudah klarisifikasi kepada ISSI, beserta Raja Sapta Oktohari. Ini kami netral ya.”
“Kenyataannya tidak ada kevakuman kepengurusan PB ISSI seperti yang dikeluhkan mereka (Forum Pengprov) meskipun Okto sudah menyatakan akan lengser Juni lalu karena saat tandatangan MoU bantuan dana pelatnas juga dihadiri oleh Oktohari sendiri dan selama ini pelatnas juga di bawah programnya," katanya.
Untuk itu, Gatot meminta kepada siapapun untuk tidak memanfaatkan situasi yang ada saat ini menjadi ontran-ontran baru di cabang olahraga.
Menurutnya, saat ini pemerintah sangat fokus kepada prestasi.
Satu demi satu persoalan dualisme di tubuh cabor juga sudah ditangani.
Baca Juga: Barcelona Vs Ferencvaros - Waktunya Antoine Griezmann Unjuk Gigi
Karena itu, jangan sampai masalah PB ISSI kemudian meluas hingga berdampak buruk ke prestasi, baik itu di level nasional maupun internasional.
"Jangan berulang lah. Mari fokus ke prestasi karena di depan mata sudah ada event internasional yang harus diikuti, jangan pemerintah diganggu dengan isu-isu dualisme cabor lagi," tegas Gatot.
Gatot juga mengingatkan agar di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini tidak dimanfaatkan untuk membuat kegaduhan di internal.
Kemenpora juga fokus pada penanganan COVID-19 sampai kebijakan terkait protokol kesehatan untuk kegiatan olahraga juga sudah disosialisasikan.
Baca Juga: PSG Vs Man United - Kylian Mbappe Waspadai Kehebatan Marcus Rashford
"Jangan begini, tidak eloklah. Disaat semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi kok ada yang memanfaatkan dan jadi ramai begini.”
“Kami mohon bila ada masalah silakan dibicarakan secara internal. Karena untuk menggelar Munaslub pun ada mekanismenya, harus sesuai AD/ART dan prosedural lainnya.”
“Jadi kami minta sekali lagi, Munaslub yang saya anggap itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan jangan diteruskan. Tradisi intern yang membuat dualisme jangan diteruskan, kasihan atletnya karena nanti jadi korban, sudah banyak contoh dari cabor lain," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Dewa Penasehat Pramono Anung angkat bicara soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia.
Banyaknya kejanggalan dalam Munaslub tersebut dianggap sebagai sebuah 'Dagelan' oleh Pramono Anung yang juga merupakan Sekretaris Kabinet (Sekab) di pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada.”
“Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengorov) tidak memiliki surat mandat yang sah," kata Pramono Anung.
Tak hanya itu, beberapa Pengurus Provinsi dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat yang masa kerjanya sudah berakhir masuk dalam forum tersebut.
Baca Juga: Manfaat Liga Indonesia untuk Timnas U-19 Indonesia dan Shin Tae-yong
Pramono Anung juga menyorot adanya oknum yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda juga membuat suasana keruh, dengan menjadi penggerak Munaslub.
Mereka terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.
"Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang, sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," ungkapnya.
Baca Juga: Rencana Opening Ceremony Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia
Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusa PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari.
Meskipun nyatanya mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.