Lebih lanjut, Okto mengatakan bahwa syarat yang sudah dirampungkan LADI menyangkut susunan pengurus purnawaktu di LADI hingga test distribution plan (TDP) yang meliputi in competition test (ICT) dan out of competition (OCT).
Namun, ada beberapa hal yang belum tuntas yakni mengenai undang-undang dan pengelolaan anggaran secara independen.
Okto berharap, hal ini dapat segera teratasi dengan bantuan komitmen pemerintah.
Baca Juga: BWF World Tour Finals 2021 - Hasrat Pramudya/Yeremia Revans atas Hoki/Kobayashi
"Pemerintah bersama Komisi X DPR RI sudah memberi komitmen agar peraturan terkait anti-doping di Indonesia ini bisa in-line dan complied dengan WADA," tutur Okto.
"Termasuk soal anggaran karena dalam rapat, yang juga melibatkan Kementerian Keuangan, mereka sepakat untuk membentuk LADI menjadi lembaga anti-doping independen terkait anggaran," kata Okto menjelaskan.