Tentu saja hal ini dilakukan agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Ia menyebut rasanya federasi akan sia-sia apabila sudah berjuang melakukan bidding dan saat berhasil gagal dilakukan.
Bahkan persiapan panjang yang dilakukan sia-sia.
Untuk itu, ia berharap agar ke depannya antara politik dan olahraga bisa dipisahkan.
“Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola,” kata Akmal.
“Jangan sampai lagi ada PDIP (Piala Dunia isinya Politik) di sepak bola Indonesia. FIFA sangat tabu dengan intervensi politik praktis di sepak bola,” ujarnya.
Menurutnya PSSI harus duduk satu mejad dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini dengan pemerintah.
Akmal mengatakan harus jelas kita mau ada di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini.
Untuk itu ke depannya harus diperjelas legal standing berkaitan dengan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lain.
Baca Juga: Klarifikasi Zainudin Amali Terkait Isu Pelanggaran Etik FIFA yang Dilakukan Indonesia
“Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas,” kata Akmal.
“Harus dilakukan judicial riview terhadap konstitusi bangsa agar tidak diterjemahkan secara tekstual, tapi kontekstual.
“Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20 terulang. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel,” ujarnya.